Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   26   27   28   29   30   Berikutnya   Halaman Akhir 
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN UU NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. UU NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. PP NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN. PROFIL ANGGOTA LPSK PERIODE 2013-2008

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN UU NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. UU NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. PP NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN. PROFIL ANGGOTA LPSK PERIODE 2013-2008

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG RI NO 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA

UNDANG-UNDANG RI NO 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA

Detail CantumanXML DetailCite
EMPAT UNDANG-UNDANG RI TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN UU RI NO 9 TH 2010. CAGAR BUDAYA UU RI NO 11 TAHUN 2010. GERAKAN PRAMUKA UU RI NO 12 TH 2010. HORTIKULTURA UU RI NO 13 TH 2010

EMPAT UNDANG-UNDANG RI TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN UU RI NO 9 TH 2010. CAGAR BUDAYA UU RI NO 11 TAHUN 2010. GERAKAN PRAMUKA UU RI NO 12 TH 2010. HORTIKULTURA UU RI NO 13 TH 2010

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN KATALOG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TAHUN 1945 - 2012

HIMPUNAN KATALOG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TAHUN 1945 - 2012

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN DILENGKAPI : PERATURAN PELAKSANA PERKOPERASIAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN DILENGKAPI : PERATURAN PELAKSANA PERKOPERASIAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DILENGKAPI DENGAN PP RI NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA SERTA PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DILENGKAPI DENGAN PP RI NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA SERTA PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERATURAN LENGKAP BANGUNAN GEDUNG & IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN(IMB). DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA. DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA. PEMBERDAYAAN FORUM. KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT. PEDOMAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERATURAN LENGKAP BANGUNAN GEDUNG & IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN(IMB). DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA. DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA. PEMBERDAYAAN FORUM. KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT. PEDOMAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH DAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH DAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA BURGERLIJK WETBOEK DENGAN TAMBAHAN UU POKOK AGRARIA DAN UU PERKAWINAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA BURGERLIJK WETBOEK DENGAN TAMBAHAN UU POKOK AGRARIA DAN UU PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
HUKUM YURISPRUDENSI HUKUM WARIS. DILENGKAPI DENGAN UU TENTANG PERADILAN AGAMA. HUKUM WARIS ISLAM DAN PERMASALAHANNYA. ANALISIS HUKUM PENETAPAN AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (1)

HUKUM YURISPRUDENSI HUKUM WARIS. DILENGKAPI DENGAN UU TENTANG PERADILAN AGAMA. HUKUM WARIS ISLAM DAN PERMASALAHANNYA. ANALISIS HUKUM PENETAPAN AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (1)

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   26   27   28   29   30   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 947 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA"
Saat ini anda berada pada halaman 27 dari total 95 halaman
Permintaan membutuhkan 0.17104 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya