Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   Berikutnya   Halaman Akhir 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI DAERAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATANDAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATANDAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
KUMPULAN PERATURAN PERUNDANGAN APARATUR SIPIL NEGARA BESERTA PELAKSANAANNYA. ASN. JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI ASN. MANAJEMEN PNS. SEKERTARIAT, SISTEM DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, TATA KERJA, SERTA TANGGUNGJAWAB DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOMISI ASN. PENILAIAN KINERJA DISIPLIN. MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. GAJI PNS. PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KUMPULAN PERATURAN PERUNDANGAN APARATUR SIPIL NEGARA BESERTA PELAKSANAANNYA. ASN. JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI ASN. MANAJEMEN PNS. SEKERTARIAT, SISTEM DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, TATA KERJA, SERTA TANGGUNGJAWAB DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOMISI ASN. PENILAIAN KINERJA DISIPLIN. MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. GAJI PNS. PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH JILID VI

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH JILID VI

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 DILENGKAPI : ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN DALAM APBN DAN APBD , ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009, DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2009

PERMENDAGRI NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 DILENGKAPI : ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN DALAM APBN DAN APBD , ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009, DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2009

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

PERMENDAGRI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA DILENGKAPI : PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2008 TENTANG HAK KEUANGAN / ADMINISTRATIF BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DPD , SERTA MANTAN KETUA , WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DPD BESERTA JANDA/ DUDANYA , PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PERMENDAGRI NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA DILENGKAPI : PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2008 TENTANG HAK KEUANGAN / ADMINISTRATIF BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DPD , SERTA MANTAN KETUA , WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DPD BESERTA JANDA/ DUDANYA , PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENAGAKERJAAN, UNDANG-UNDANG RI NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN PENJELASANNYA SERTA PERATURAN TERKAIT LAINNYA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENAGAKERJAAN, UNDANG-UNDANG RI NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN PENJELASANNYA SERTA PERATURAN TERKAIT LAINNYA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG DESA DAN KELURAHAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG DESA DAN KELURAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 947 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA"
Saat ini anda berada pada halaman 14 dari total 95 halaman
Permintaan membutuhkan 0.07065 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya