Koleksi

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 8 9 10 Berikutnya Halaman Akhir

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

_ - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

UNDANG-UNDANG AGRARIA UU RI NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. DILENGKAPI DENGAN PERMEN AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BPN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LOKASI. UU RI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. UU RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. UU RI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU RI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU RI NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

UNDANG-UNDANG AGRARIA UU RI NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. DILENGKAPI DENGAN PERMEN AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BPN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LOKASI. UU RI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. UU RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. UU RI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU RI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU RI NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA - BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1

Detail Cantuman XML Detail Cite

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA - BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II WONOSOBO

Detail Cantuman XML Detail Cite

UUD 1945 NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PELAJAR DAN UMUM. DILENGKAPI DENGAN AMANDEMEN DENGAN PENJELASANNYA. BAGIAN YANG DI AMANDEMEN. PROSES DAN PERUBAHAN AMANDEMEN. PROFIL PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. PANCASILA, SUMPAH PEMUDA, TEKS PROKLAMASI DAN PIAGAM JAKARTA.

UUD 1945 NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PELAJAR DAN UMUM. DILENGKAPI DENGAN AMANDEMEN DENGAN PENJELASANNYA. BAGIAN YANG DI AMANDEMEN. PROSES DAN PERUBAHAN AMANDEMEN. PROFIL PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. PANCASILA, SUMPAH PEMUDA, TEKS PROKLAMASI DAN PIAGAM JAKARTA.

BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA - BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERMENDAGRI NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTA DAERAH

PERMENDAGRI NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTA DAERAH

CV. NOVINDO PUSTAKA MANDIRI - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

HIMPUNAN PERATURAN-KEPUTUSAN-INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1979

HIMPUNAN PERATURAN-KEPUTUSAN-INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1979

BIRO HUKUM SEKJEN DEPDAGRI - _ - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

HIMPUNAN PERATURAN -KEPUTUSAN-INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI TAHUN1981 JILID II

HIMPUNAN PERATURAN -KEPUTUSAN-INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI TAHUN1981 JILID II

BIRO HUKUM SEKJEN DEPDAGRI - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2011 NOMOR 10 PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2011 NOMOR 10 PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN

BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA - BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 - BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2011 NOMOR 09 PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUSDA OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2011 NOMOR 09 PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUSDA OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA

BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA - BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 2 - BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2011 NOMOR 08

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2011 NOMOR 08

BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEMALANG

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 8 9 10 Berikutnya Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 428 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA"

Saat ini anda berada pada halaman 7 dari total 43 halaman

Permintaan membutuhkan 0.07121 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog

Pencarian Spesifik