Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   Berikutnya   Halaman Akhir 
MENGENAL LEBIH DEKAT BPK SEBUAH PANDUAN POPULER

MENGENAL LEBIH DEKAT BPK SEBUAH PANDUAN POPULER

Detail CantumanXML DetailCite
PURBALINGGA DALAM ANGKA, PURBALINGGA REGENCY IN FIGURES 2018

PURBALINGGA DALAM ANGKA, PURBALINGGA REGENCY IN FIGURES 2018

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 1994 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 55 TAHUN 1993 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 1994 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 55 TAHUN 1993 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
INTERNET SEHAT

INTERNET SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
PENGELOLAAN DANA DESA BESERTA PEMILIHAN KEPALA DESA. BERISIKAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN. DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN. HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN BERSEKALA DESA. PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA. PENDAMPING DESA. JUKNIS PERATURAN DESA. PEMILIHAN KEPALA DESA. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA. PERUBAHAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TENTANG DESA. PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH ATAS DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN

PENGELOLAAN DANA DESA BESERTA PEMILIHAN KEPALA DESA. BERISIKAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN. DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN. HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN BERSEKALA DESA. PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA. PENDAMPING DESA. JUKNIS PERATURAN DESA. PEMILIHAN KEPALA DESA. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA. PERUBAHAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TENTANG DESA. PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH ATAS DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN

Detail CantumanXML DetailCite
KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 32 TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG LINDUNG DI DAERAH

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 32 TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG LINDUNG DI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA PUSAT BAHASA EDISI KEEMPAT

KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA PUSAT BAHASA EDISI KEEMPAT

Detail CantumanXML DetailCite
TIGA DEKADE PROLEGNAS DAN PERAN BPHN

TIGA DEKADE PROLEGNAS DAN PERAN BPHN

Detail CantumanXML DetailCite
SERI KETERAMPILAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM DALAM MERANCANG KONTRAK PERORANGAN/ BISNIS LEGAL DRAFTING

SERI KETERAMPILAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM DALAM MERANCANG KONTRAK PERORANGAN/ BISNIS LEGAL DRAFTING

Detail CantumanXML DetailCite
KUMPULAN PERATURAN PERUNDANGAN PEMERINTAH MENGENAI JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

KUMPULAN PERATURAN PERUNDANGAN PEMERINTAH MENGENAI JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 428 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA"
Saat ini anda berada pada halaman 13 dari total 43 halaman
Permintaan membutuhkan 0.0709 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya