HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015

5 1 10 HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015 SUB BAGIAN PENGKAJIAN DAN DOKUMENTASI HUKUM BAGIAN HUKUM SETDA KAB. SRAGEN Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. GROBOGAN Additional Author PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Additional Author LANDSDRUKKERIJ-WELTEVREDEN Additional Author mixed material SRAGEN SUB BAGIAN PENGKAJIAN DAN DOKUMENTASI HUKUM BAGIAN HUKUM SETDA KAB. SRAGEN 2016 IMG-20240930-WA0017.jpg.jpg HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEKALONGAN Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. GROBOGAN Additional Author PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Additional Author LANDSDRUKKERIJ-WELTEVREDEN Additional Author mixed material GROBOGAN BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. GROBOGAN 2015 IMG-20240930-WA0014.jpg.jpg LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2007 NOMOR 17 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 6 TAHUN 1991 TENTANG IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. GROBOGAN Additional Author mixed material PURBALINGGA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA 2007 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. PERATURAN KPU RI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN UMUM CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. GROBOGAN Additional Author PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2018 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN. DILENGKAPI DENGAN UU RI TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME. UU RI TENTANG PEMERINTAH DAERAH (PERUBAHAN PERTAMA DAN KEDUA) BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. GROBOGAN Additional Author mixed material 9786028012454 CV. NOVINDO PUSTAKA MANDIRI 2008