Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA. DILENGKAPI DENGAN PENJELASAN TERHADAP IMPLEMENTASI SUBSTANSI PP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA. DILENGKAPI DENGAN PENJELASAN TERHADAP IMPLEMENTASI SUBSTANSI PP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM). DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 138 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.05/2017 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA BADAN LAYANAN UMUM. PERUBAHAN PERATURAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM). DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 138 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.05/2017 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA BADAN LAYANAN UMUM. PERUBAHAN PERATURAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PAJAK DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TAHUN 1997 NOMOR 4,5 &21 - 29

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TAHUN 1997 NOMOR 4,5 &21 - 29

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN NOMOR 6 TAHUN 1997 SERI D NO. 6

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN NOMOR 6 TAHUN 1997 SERI D NO. 6

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL 1998/1999

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL 1998/1999

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL TAHUN 1997/1998

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL TAHUN 1997/1998

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TAHUN 1997 NOMOR 14 SERI D NO. 12

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TAHUN 1997 NOMOR 14 SERI D NO. 12

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TAHUN 1997 NOMOR : 1-3, 6-12, 15-20,30

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TAHUN 1997 NOMOR : 1-3, 6-12, 15-20,30

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 157 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BAGIAN HUKUM & HAM SETDA KAB. PURBALINGGA"
Saat ini anda berada pada halaman 2 dari total 16 halaman
Permintaan membutuhkan 0.10367 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya