UNDANG-UNDANG RI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANGPERUBAHAN ATAS UU NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UU. DILENGKAPI DENGAN PERPRES TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME. UU TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PERUBAHANNYA. PP RI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERANAIAN UMUM, KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK

5 1 10 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANGPERUBAHAN ATAS UU NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UU. DILENGKAPI DENGAN PERPRES TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME. UU TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PERUBAHANNYA. PP RI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERANAIAN UMUM, KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK BAGIAN HUMAS SETDA PURBALINGGA Additional Author BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN KETERTIBAN SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT Additional Author mixed material CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2018 WhatsApp_Image_2025-01-03_at_09.48.17.jpeg.jpeg LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2011 NOMOR 5 PERDA KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2011 - 2031 BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN KETERTIBAN SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN Additional Author mixed material PURBALINGGA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA 2011 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_08.59.56.jpeg.jpeg LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 1985 _ Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 Additional Author BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN KETERTIBAN SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT Additional Author mixed material KOTAWARINGIN BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN KETERTIBAN SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT 1985 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_10.12.12.jpeg.jpeg HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1985 NO. 72 - 116 ( III ) BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH Additional Author BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN KETERTIBAN SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT Additional Author mixed material SEMARANG BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH 1985 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PILKADA DAN PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH BERISIKAN PP NO. 17 TAHUN 2005 DAN PP NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA DAN KEDUA PERMENDAGRI NO. 44 TAHUN 2007 CV. NOVINDO PUSTAKA MANDIRI JAKARTA 2008 Additional Author BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN KETERTIBAN SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT Additional Author mixed material ISBN:9786028012 Jakarta CV. NOVINDO PUSTAKA MANDIRI JAKARTA 2008 2008