Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DILENGKAPI : PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 126/PMK.07/2010 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH, PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/ PMK.07/2010 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER - 64/PB/2005 TENTANG PELAKSANAAN PENGGUNA MATA ANGGARAN PENERIMAAN DAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.06/2005 BAGAN PERKIRAA STANDAR, PERATURAN DIREKTUR JENDARAL PERBANDAHARAAN NOMOR PER - 66/PB/2005 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DILENGKAPI : PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 126/PMK.07/2010 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH, PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/ PMK.07/2010 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER - 64/PB/2005 TENTANG PELAKSANAAN PENGGUNA MATA ANGGARAN PENERIMAAN DAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.06/2005 BAGAN PERKIRAA STANDAR, PERATURAN DIREKTUR JENDARAL PERBANDAHARAAN NOMOR PER - 66/PB/2005 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.05/2007 TENTANG KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22/PMK.05/2007 TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. DAN DILENGKAPI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007. PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM. STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2007

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.05/2007 TENTANG KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22/PMK.05/2007 TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. DAN DILENGKAPI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007. PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM. STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2007

Detail CantumanXML DetailCite
EMPAT UNDANG - UNDANG RI TAHUN 1999 DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM, UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PARTAI POLITIK, UNDANG - UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

EMPAT UNDANG - UNDANG RI TAHUN 1999 DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM, UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PARTAI POLITIK, UNDANG - UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 1-160

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 1-160

Detail CantumanXML DetailCite
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 1-80

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 1-80

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN BIDANG OTONOMI DAERAH

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN BIDANG OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 BUKU 2

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 BUKU 2

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG MENJADI DASAR HUKUM PPNS PEMERINTAH PROVINSI DIY JILID IV

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG MENJADI DASAR HUKUM PPNS PEMERINTAH PROVINSI DIY JILID IV

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG MEMUAT KETENTUAN PIDANA DI LUAR KUHP JILID 1

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG MEMUAT KETENTUAN PIDANA DI LUAR KUHP JILID 1

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG MEMUAT KETENTUAN PIDANA DI LUAR KUHP JILID 3

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG MEMUAT KETENTUAN PIDANA DI LUAR KUHP JILID 3

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 234 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEKALONGAN"
Saat ini anda berada pada halaman 4 dari total 24 halaman
Permintaan membutuhkan 0.05142 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya