Koleksi

Pencarian Spesifik
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA (PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018) DAN PP NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLERAN. DILENGKAPI DENGAN KERJASAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGA DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA (PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018) DAN PP NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLERAN. DILENGKAPI DENGAN KERJASAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGA DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA (PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017) DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA (PERATURAN KPU NOMOR 6 TAHUN 2017). DILENGKAPI DENGAN PERATURAN KPU RI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU.

ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA (PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017) DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA (PERATURAN KPU NOMOR 6 TAHUN 2017). DILENGKAPI DENGAN PERATURAN KPU RI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU.

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

Detail CantumanXML DetailCite

PENEGAKAN HUKUM DI PERAIRAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH (PERPRES RI NOMOR 32 TAHUN 2014)

Detail CantumanXML DetailCite

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL DALAM MENDORONG IKLIM YANG KONDUSIF DI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite

EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI DI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NO. 3345 - 3365

Detail CantumanXML DetailCite

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NO. 101-164

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 -2021

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI"
Permintaan membutuhkan 0.06667 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya