Koleksi

Pencarian Spesifik
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN MENGENAI DANA DESA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

HIMPUNAN PERATURAN MENGENAI DANA DESA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Detail CantumanXML DetailCite
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KOPRASI USAHA KECIL DAN MENENGAH BERISIKAN KELEMBAGAAN KOPERASI, PEMUPUKAN MODAL, AKUNTANSI KOPERASI SEKTOR RIIL, AKUNTANSI USAHA SIMPAN PINJAM, PEMBIAYAAN SYARIAH, PENGAWASAN KOPERASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI, PENYELENGGARAAN RAPAT BAGI ANGGOTA KOPERASI, PENERAPAN AKUNTABILITAS, PEMERINGKATAN KOPERASI SKALA BESAR, PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, PENGGERAK KOPERASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN INKUBATOR WIRAUSAHA SERTA REVITALISASI KOPERASI

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KOPRASI USAHA KECIL DAN MENENGAH BERISIKAN KELEMBAGAAN KOPERASI, PEMUPUKAN MODAL, AKUNTANSI KOPERASI SEKTOR RIIL, AKUNTANSI USAHA SIMPAN PINJAM, PEMBIAYAAN SYARIAH, PENGAWASAN KOPERASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI, PENYELENGGARAAN RAPAT BAGI ANGGOTA KOPERASI, PENERAPAN AKUNTABILITAS, PEMERINGKATAN KOPERASI SKALA BESAR, PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, PENGGERAK KOPERASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN INKUBATOR WIRAUSAHA SERTA REVITALISASI KOPERASI

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG JUKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. DILENGKAPI DENGAN PP NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. PERATURAN BKN RI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG JUKNIS PENGADAAN PNS. PERMENDAGRI TENTANG PENYEDIAAN, PENCARIAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN YANG BERASAL DARI APBD

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG JUKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. DILENGKAPI DENGAN PP NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. PERATURAN BKN RI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG JUKNIS PENGADAAN PNS. PERMENDAGRI TENTANG PENYEDIAAN, PENCARIAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN YANG BERASAL DARI APBD

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN KPU RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA. DILENGKAPI DENGAN PP RI NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERMINTAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA CUTI DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU. KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 18/PP.02.KPT/03/KPU/I/2018 TENTANG JUKNIS PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU. PERATURAN BANWASLU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN, ANGGOTA TNI DAN ANGGOTA KEPOLISIAN RI

PERATURAN KPU RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA. DILENGKAPI DENGAN PP RI NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERMINTAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA CUTI DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU. KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 18/PP.02.KPT/03/KPU/I/2018 TENTANG JUKNIS PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU. PERATURAN BANWASLU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN, ANGGOTA TNI DAN ANGGOTA KEPOLISIAN RI

Detail CantumanXML DetailCite

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI RI DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 13/KMK.04/1990 TENTANG PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI KARYAWAN/KARYAWATI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM YANG TIDAK TERATUR

Detail CantumanXML DetailCite

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI RI DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 13/KMK.04/1990 TENTANG PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI KARYAWAN/KARYAWATI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM YANG TIDAK TERATUR

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 32 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI"
Permintaan membutuhkan 0.08694 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya