Koleksi

Halaman Pertama Sebelumnya 46 47 48 49 50 Berikutnya Halaman Akhir

BUKU HIMPUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROVINSI DAERAH TK I JAWA TENGAH

R. SOESILO - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA - BIRO ORGANISASI DAN TATA PELAKSANA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH TK I JAWA TENGAH - LANDSDRUKKERIJ-WELTEVREDEN

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN RI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STRUKTUR DAN SKALA UPAH. DILENGKAPI DENGAN PP RI TENTANG PENGUPAHAN. PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA. PERMENAKER NOMOR 2, 4, 5, 6, 7 TAHUN 2017. SISTEM PELAPORAN UNIT KERJA PUSAT DAN DAERAH. TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN. PENEMPATAN TENAGA KERJA

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK SEKRETARIAT JENDERAL - KEMENTERIAN PERTANIAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT

BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM DAN HUMAS BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA RI - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA JAKSA AGUNG DAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 3 TAHUN 2008. NOMOR KEP-033/AJA/6/2008. NOMOR 199 TTAHUN 2008 TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DAN WARGA MASYARAKAT. MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN MENTERI DALAM NEGERI RI TAHUN 2011

BP. CIPTA JAYA -JAKARTA - PERTJETAKAN NEGARA RI - MENDAGRI RI - DEPDAGRI RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

BAHAN POKOK PENYULUHAN HUKUM, UU RI NO 31 TH 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, UU RI NO 20 TH 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 31 TH 1999, UU RI NO 23 TH 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pengarang - PEMERINTAH KAB. PURBALINGGA - DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI - LANDSDRUKKERIJ-WELTEVREDEN

Detail Cantuman XML Detail Cite

BAHAN POKOK PENYULUHAN HUKUM, UU RI NO 31 TH 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, UU RI NO 20 TH 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 31 TH 1999, UU RI NO 23 TH 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

KEMENTRIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PURBALINGGA - DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI - LANDSDRUKKERIJ-WELTEVREDEN

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PERMODALAN RUKUN TETANGGA (RT) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2011

FOKUSINDO MANDIRI - PEMERINTAH KAB. PURBALINGGA - PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - LANDSDRUKKERIJ-WELTEVREDEN

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA PENERANGAN PENYULUHAN HUKUM PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT TAAT HUKUM (BINMATKUM) TAHUN 2013 BUKU PANDUAN KAMU BUAT MELAWAN KORUPSI

CV. CITRA UTAMA - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA - TIM PENERANGAN DAN PENYULUHAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA - LANDSDRUKKERIJ-WELTEVREDEN

Detail Cantuman XML Detail Cite