Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   19   20   Berikutnya   Halaman Akhir 
BUKU PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BUKU PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
BUKU PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BUKU PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
BUKU PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BUKU PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERPERSPEKTIF GENDER (P2M-BG) KAB PBG TAHUN 2004

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERPERSPEKTIF GENDER (P2M-BG) KAB PBG TAHUN 2004

Detail CantumanXML DetailCite
BAHAN POKOK PENYULUHAN HUKUM, UU RI NO 31 TH 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, UU RI NO 20 TH 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 31 TH 1999, UU RI NO 23 TH 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

BAHAN POKOK PENYULUHAN HUKUM, UU RI NO 31 TH 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, UU RI NO 20 TH 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 31 TH 1999, UU RI NO 23 TH 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
PETUNJUK PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH & RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH. MELIPUTI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TAHUN 2005. KEUANGAN NEGARA

PETUNJUK PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH & RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH. MELIPUTI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TAHUN 2005. KEUANGAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
PEDOMAN ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

PEDOMAN ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA, KELURAHAN, PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. DILENGKAPI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. PEDOMAN PENYELENGGARAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT. PEDOMAN PENGESAHAN BATAS DAERAH

PERATURAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA, KELURAHAN, PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. DILENGKAPI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. PEDOMAN PENYELENGGARAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT. PEDOMAN PENGESAHAN BATAS DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006

Detail CantumanXML DetailCite
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) KAB PBG TAHUN 2006

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) KAB PBG TAHUN 2006

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   19   20   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 853 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "-"
Saat ini anda berada pada halaman 18 dari total 86 halaman
Permintaan membutuhkan 0.05026 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya