Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   Berikutnya   Halaman Akhir 
HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017 - 2018

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017 - 2018

Detail CantumanXML DetailCite
WARTA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN KABUPATEN BLORA DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, PP NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

WARTA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN KABUPATEN BLORA DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, PP NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Detail CantumanXML DetailCite
KETENTUAN PELAKSANAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK, BERISIKAN TENTANG KEP. KEPALA BAKN NO 02 TH 1999 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEP. KEPALA BAKN NO 02 A TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN PEMBERIAN UANG TUNGGU BAGI PNS YANG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEPMENDAGRI NO 6 TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN DAN PENOLAKAN IJIN MENJADI ANGGOTA PARPOL BAGI PNS DI JAJARAN DEPDAGRERI, PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, PP RI NO 12 TH 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOLL

KETENTUAN PELAKSANAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK, BERISIKAN TENTANG KEP. KEPALA BAKN NO 02 TH 1999 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEP. KEPALA BAKN NO 02 A TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN PEMBERIAN UANG TUNGGU BAGI PNS YANG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEPMENDAGRI NO 6 TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN DAN PENOLAKAN IJIN MENJADI ANGGOTA PARPOL BAGI PNS DI JAJARAN DEPDAGRERI, PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, PP RI NO 12 TH 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOLL

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL , PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UNDANG - UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL , PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UNDANG - UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
DARI PENGADILAN MILITER INTERNASIONAL KE PENGADILAN HAM INDONESIA

DARI PENGADILAN MILITER INTERNASIONAL KE PENGADILAN HAM INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 BUKU 2

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 BUKU 2

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SOROTAN. UU NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERPU DILENGKAPI DENGAN ANALISA KRITIS

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SOROTAN. UU NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERPU DILENGKAPI DENGAN ANALISA KRITIS

Detail CantumanXML DetailCite
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1977 NO. 3094 - 3113

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1977 NO. 3094 - 3113

Detail CantumanXML DetailCite
BERITA NEGARA RI TAHUN 2009 NOMOR 83-150

BERITA NEGARA RI TAHUN 2009 NOMOR 83-150

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 853 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "-"
Saat ini anda berada pada halaman 12 dari total 86 halaman
Permintaan membutuhkan 0.06897 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya